Banggar DPRD Kalsel dan TAPD Perkuat Koordinasi Dengan Kemendagri Bahas RAPBD 2027

by baritopost.co.id
0 comments 2 minutes read
PERKUAT KOORDINASI-Banggar DPRD Provinsi Kalsel dan TAPD Pemprov Kalsel gelar Focus Group Discussion (FGD) perkuat koordinasi dengan Kemendagri bahas RAPBD 2027.(foto : humasdprdkalsel)

Jakarta, BARITOPOST.CO.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memperdalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027 ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Pendalaman tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dr H Supian HK, SH, MH dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pertemuan ini dimaksudkan menjadi ruang koordinasi dan konsultasi strategis untuk memperoleh masukan dari pemerintah pusat, khususnya terkait kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah agar penyusunan APBD 2027 berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dikesempatan itu, Supian HK menegaskan, pembahasan rancangan APBD harus dilakukan secara cermat dan terukur, mengingat anggaran daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD 2027 benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada,” ujarnya.

Dalam FGD tersebut, Banggar DPRD Kalsel menghadirkan Shalia Allamah Jioya Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda selaku Subkoordinator pada Seksi Wilayah IA, Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagai narasumber.

Ia memberikan pemaparan terkait aspek perencanaan dan penganggaran daerah sebagai bahan pendalaman bagi Banggar DPRD dan TAPD dalam menyusun rancangan APBD tahun mendatang.

Shalia menyampaikan bahwa penyusunan APBD perlu memperhatikan keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat, sekaligus memastikan proses penganggaran dilaksanakan sesuai regulasi.

“Perencanaan dan penganggaran daerah harus saling terintegrasi. Setiap alokasi anggaran perlu diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan,” jelasnya.

DPRD Kalsel berharap hasil FGD ini menjadi bekal penting dalam melanjutkan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Dengan perencanaan yang matang, transparan dan akuntabel, APBD diharapkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.Supian HK

Penulis/Editor: Sophan Sopiandi

Follow Google News Barito Post

​

Baca Artikel Lainnya

Tinggalkan komentar