Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Dugaan penyimpangan pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PKBM Serumpun di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, menyeret ketua dan bendahara lembaga pendidikan tersebut ke meja hijau.
Dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Selasa (17/11/2026), terungkap dugaan rekayasa surat pertanggungjawaban (SPJ) hingga penggunaan dana bantuan untuk kepentingan pribadi.
Dua terdakwa yang menjalani persidangan tersebut adalah Muhammad Ridha Pateksa selaku Ketua PKBM Serumpun dan Muslimah sebagai bendahara. Keduanya didakwa terkait pengelolaan dana BOP selama enam tahun anggaran, yakni 2019 hingga 2024.
Kasubsi Penuntutan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tanah Laut, M Wahyu Hidayat, mengungkapkan, salah satu modus yang diduga dilakukan dalam perkara ini adalah membuat laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya.
Muslimah selaku bendahara diduga menyusun SPJ fiktif dengan melampirkan nota pembelian yang tidak benar. Bahkan, sejumlah tanda tangan dalam dokumen tersebut diduga dipalsukan untuk memberikan kesan bahwa anggaran telah digunakan sesuai peruntukannya.
“Untuk bendahara, modusnya membuat SPJ fiktif, melampirkan nota-nota fiktif, termasuk tanda tangan yang juga fiktif,” ungkap Wahyu.
Jaksa nantinya akan menguji dugaan tersebut melalui pemeriksaan sejumlah saksi. Pihak-pihak yang namanya tercantum sebagai penerima uang dalam laporan pertanggungjawaban juga akan dimintai keterangan guna memastikan apakah transaksi tersebut benar-benar terjadi.
Tak hanya dugaan manipulasi administrasi, penyidik juga menemukan adanya aliran dana kepada Ketua PKBM Serumpun.
Muhammad Ridha Pateksa diduga menerima uang sebesar Rp37,5 juta. Sementara sebagian besar dana lainnya diduga digunakan Muslimah untuk kepentingan pribadi maupun kebutuhan lain di luar peruntukan bantuan.
“Ketua PKBM juga menerima dana sebesar Rp37,5 juta. Sementara sisanya digunakan oleh bendahara untuk kebutuhan pribadi dan lainnya,” beber Wahyu.
Dari total dana BOP yang dikelola selama periode 2019-2024, anggarannya disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar. Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian lebih dari Rp730 juta.
Dalam penanganan perkara ini, terdapat pula pengembalian uang sebesar Rp50 juta melalui Muslimah. Namun, asal-usul uang tersebut masih menjadi bagian yang akan didalami jaksa di persidangan.
Sebab, muncul keterangan bahwa Muhammad Ridha Pateksa juga pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Muslimah.
“Apakah uang Rp50 juta itu berasal dari Muhammad Ridha atau memang dari Muslimah, nanti akan kami buktikan di persidangan,” jelasnya.
Dalam surat dakwaan, jaksa menyusun dakwaan secara kumulatif dengan menggunakan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 mengenai penyertaan atau turut serta, serta dakwaan subsidair Pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, turut dicantumkan ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP.
Kedua terdakwa diketahui telah menjalani penahanan sejak 11 Juni 2026. Dalam persidangan, Muslimah didampingi penasihat hukum Purjoko, sedangkan Muhammad Ridha Pateksa didampingi tim penasihat hukum dari Kantor Halim Sahab, SH.
Menariknya, setelah dakwaan dibacakan, kedua pihak terdakwa sepakat tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan jaksa.
Penasihat hukum Muslimah, Purjoko, menyatakan pihaknya memilih menyampaikan pembelaan pada tahapan persidangan berikutnya.
“Kita akan sampaikan pada pembelaan saja,” ujarnya.
Dengan tidak adanya eksepsi, perkara tersebut akan langsung berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara. Jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi-saksi untuk mengungkap dugaan manipulasi SPJ, penggunaan dana BOP, serta keterlibatan masing-masing terdakwa.
Termasuk menelusuri aliran uang Rp37,5 juta yang diduga diterima ketua PKBM dan asal-usul pengembalian Rp50 juta.
Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui keterangan saksi dan alat bukti di persidangan. Majelis hakim nantinya akan menilai dan menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan terhadap kedua terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
Penulis: Filarianti
Editor: Mercurius
Follow Google News Barito Post