PT IRE Desak Polisi Amankan Pikap dan Evaluasi Penjamin Dua Tersangka Pencurian Sawit

by baritopost.co.id
0 comments 4 minutes read
Muhammad Supian Noor, S.H., M.H., CTT., C.Med., dari Lawfirm ADV SPN dan Rekan (Ist).

Pelaihari, BARITOPOST.CO.ID – Penanganan dugaan pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di kawasan perkebunan PT Indoraya Everlatex (IRE), Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, kembali menjadi perhatian.

Perusahaan melalui kuasa hukumnya, Muhammad Supian Noor, S.H., M.H., CTT., C.Med., dari Lawfirm ADV SPN dan Rekan, Senin (16/11/2026), mendatangi Polres Tanah Laut untuk menyampaikan dua surat resmi kepada Satuan Reserse Kriminal.

Dua surat tersebut berisi permintaan tindak lanjut penanganan perkara dugaan pencurian TBS serta pengaduan terkait dugaan pemagaran, penanaman kelapa sawit, dan penguasaan sebagian lahan yang diklaim masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Supian menjelaskan, melalui surat pertama bernomor 003/PMH/ADV-SPN/XI/2026, pihaknya meminta penyidik mempertimbangkan penahanan terhadap dua tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara dugaan pencurian TBS berdasarkan Pasal 477 KUHP.

Selain itu, perusahaan juga meminta pengamanan satu unit mobil pikap yang diduga digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan tersebut.

Pasalnya, hingga surat disampaikan, menurut Supian, kedua tersangka belum dilakukan penahanan. Kendaraan yang diduga berkaitan dengan perkara itu juga disebut belum diamankan melalui mekanisme penyitaan.

“Perusahaan meminta agar kebutuhan penahanan segera dievaluasi. Termasuk pengamanan kendaraan yang diduga digunakan sebagai sarana mengangkut TBS,” ujar Supian Selasa (17/11/2026).

Ia mengungkapkan, perkara tersebut bermula pada 18 Oktober 2026. Saat itu, petugas keamanan perusahaan menemukan dua orang yang diduga melakukan pencurian hasil perkebunan di kawasan HGU PT IRE di Desa Swarangan.

Menurut Supian, perusahaan juga menyampaikan adanya informasi mengenai dugaan tindakan provokatif yang disebut dilakukan para tersangka terhadap masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah belum diamankannya mobil pikap yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut.

Supian menilai, kendaraan itu perlu segera ditelusuri dan diamankan sesuai prosedur hukum. Sebab, sebagai benda bergerak, keberadaannya dikhawatirkan berpotensi dipindahkan, diperjualbelikan, disembunyikan, atau mengalami perubahan kondisi maupun identitas.

“Pengamanan barang bukti penting untuk menjaga integritas pembuktian dan menghindari hambatan dalam proses penyidikan,” tegasnya.

Dalam surat tersebut, perusahaan juga meminta evaluasi terhadap pihak yang memberikan jaminan kepada kedua tersangka, yakni Kepala Desa Karang Rejo.

Permintaan itu berkaitan dengan adanya pengaduan terpisah mengenai dugaan penghalangan proses penegakan hukum yang disebut melibatkan kepala desa tersebut.

Berdasarkan informasi yang disampaikan perusahaan, dugaan penghalangan terjadi ketika petugas keamanan hendak menyerahkan dua orang yang diduga melakukan pencurian beserta barang-barang terkait kepada kepolisian. Dugaan serupa juga disebut terjadi saat anggota Reskrim dan Resmob Polres Tanah Laut datang menangani peristiwa itu.

Selain itu, kepala desa bersangkutan turut dilaporkan dalam pengaduan mengenai dugaan penerbitan atau pengesahan dokumen sporadik pada objek tanah yang diklaim berada di dalam kawasan HGU perusahaan.

Meski demikian, Supian menegaskan, status seseorang sebagai terlapor tidak serta-merta membuktikan kesalahan maupun otomatis menggugurkan kedudukannya sebagai penjamin.

“Karena itu, kami meminta penyidik mengevaluasi kredibilitas dan efektivitas jaminan tersebut, sekaligus mendalami dugaan perbuatan yang dilaporkan secara terpisah,” jelasnya.

Selain persoalan pencurian TBS, PT IRE juga menyerahkan surat pengaduan masyarakat bernomor 002/DUMAS/ADV-SPN/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Pengaduan kedua ini berkaitan dengan dugaan pemasangan pagar, penanaman kelapa sawit, serta penguasaan lahan perkebunan tanpa persetujuan perusahaan di Blok W34, Divisi KTPE 2, Desa Swarangan.

Supian menyebutkan, berdasarkan data dan dokumen yang disampaikan perusahaan, luas lahan yang dipersoalkan mencapai 13,55 hektare atau sekitar 135.500 meter persegi.

PT IRE mendasarkan klaim penguasaan lahannya pada Sertifikat HGU Nomor 2/Desa Swarangan dengan luas keseluruhan 730 hektare.

Sertifikat tersebut diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 134/HGU/BPN RI/2009 tertanggal 11 September 2009. Dokumen HGU diterbitkan pada 15 April 2010 dan mencantumkan masa berlaku hak hingga 10 September 2044.

Melalui pengaduan tersebut, perusahaan meminta aparat kepolisian menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas di atas objek lahan yang dipersoalkan.

Penelusuran itu meliputi pihak yang memasang pagar, melakukan penanaman sawit, membiayai kegiatan, membagi petak lahan, melakukan penguasaan fisik, hingga pihak yang membuat atau menggunakan dokumen sebagai dasar klaim atas tanah tersebut.

“Kami berharap seluruh laporan dan pengaduan ini ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum. Termasuk menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti yang ditemukan penyidik,” pungkas Supian.

Penulis: Filarianti
Editor: Mercurius

Follow Google News Barito Post

​

Baca Artikel Lainnya

Tinggalkan komentar