Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Pos Pendapatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027 mengalami peningkatan sebesar Rp174 miliar lebih dari usulan yang sebelumnya disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Penambahan pendapatan tersebut didorong komponen Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp174.109.260.321 serta item Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp177.193.658.000.
Adanya penambahan pada pos pendapatan tersebut disampaikan Ketua TAPD Pemprov Kalsel, H Muhammad Syarifuddin saat rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Kamis (12/11/2026).
Penambahan pendapatan itu juga disampaikannya kepada awak media seusai menghadiri rapat anggaran tersebut.
“Ya ada peningkatan. Sebelumnya pos pendapatan per 7 September cuma Rp8.002.880.000.000, kemudian naik menjadi Rp8.176.989.260.321,” sebut Muhammad Syariffudin.
Syariffudin yang juga Sekda Kalsel menegaskan pos pendapatan dimungkinkan kembali dapat bertambah. Namun masih melihat dan menunggu perkembangan pada bulan berjalan diakhir tahun 2026 ini, termasuk masih adanya sisa DBH milik daerah sebesar Rp1 triliun lebih, yang biasanya dikucurkan pada pertengahan bulan Nopember ini.
“Potensi pendapat bisa saja bertambah, karena Badan Anggaran juga mengusulkan adanya penggalian potensi tambahan melalui Pendapatan Asli Daerah,” kata Syariffudin.
Disinggung adanya usulan Badan Anggaran agar di cantumkannya nilai DBH Rp1 triliun lebih itu dalam RAPBD 2027 meski dana itu belum mengucur ke daerah. Menurut Syarifuddin didampingi Kepala BPKAD Kalsel, Fatkhan, itu belum bisa dilakukan, karena harus menunggu turunnya surat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai landasan penyusunan RAPBD.
“Untuk pencantuman besaran nilai angka DBH belum bisa harus lebih dulu menunggu PMK baru bisa dicantumkan. Mudahan pertengahan November ini PMKnya turun, jadi bisa kita cantumkan, jadi bisa bertambah pos pendapatan kita,” terang Fatkhan.
Sesuai data RAPBD 2027 per 12 November 2026 yang di sampaikan TAPD Pemprov Kalsel dan dibahas bersama Badan Anggaran, untuk postur RAPBD 2027 disusun berdasarkan APBD Perubahan 2026 dan Pagu Indikatif Tahun 2027 yang mencakup Pedapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Berdasarkan data TAPD Pemprov Kalsel, untuk nilai APBD Perubahan Kalsel Tahun Amggaran 2026 yang sudah disepakati dan berjalan yakni sebesar Rp10.643.415.571.717 triliun. Artinya, jika ingin memenuhi ketentuan Permendagri tentang Penyusunan RAPBD dengn acuan tahun berjalan (2026) maka TAPD bersama Banggar harus kerja keras lagi dalam mendorong pos pendapaan agar besaran nilai yang dimaksud diatas bisa sebanding.
Ketua Banggar DPRD Provinsi Kalsel, Dr H Supian HK, SH, MH seusai rapat mengatakan bahwa rapat hari ini hanya membahas sektor pendapatan, sedangkan untuk sektor belanja akan di bahas pada tanggal 16 November 2026.
“Kami memberi waktu kepada empat komisi dewan untuk membahas dan mematangkan usulan program kerja masing-masing SKPD, sehingga nanti masing-masing komisi sudah punya patokan besaran alokasi usulan dari SKPD dan Badan Anggaran tinggal menelaah dan memutuskan,” terangnya.
Supian HK juga mengakui adanya peningkatan pada sektor pendapatan, sehingga ia berharap nantinya sebelum kesepakatan akhir pos pendapatan dapat bertambah lagi.H Muhammad Syarifuddin
Penulis/Editor: Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post