Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 menjadi tantangan serius bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel. Pemangkasan anggaran dari Rp919,9 triliun menjadi sekitar Rp693 triliun atau berkurang Rp226,9 triliun (24,7 persen) berpotensi menekan penghimpunan dana pemerintah daerah yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan perbankan daerah.
Baca Juga: Helikopter Water Bombing BNPB Jatuh di Sungai Barito, Tiga Kru Selamat
Kondisi tersebut menuntut Bank Kalsel tidak lagi terlalu bergantung pada dana pemerintah daerah. Diversifikasi sumber pendanaan, penguatan dana masyarakat, serta ekspansi pembiayaan sektor produktif menjadi langkah mendesak untuk menjaga likuiditas dan keberlanjutan bisnis bank milik masyarakat Banua tersebut.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM), Prof Dr H Ahmad Yunani, S.E., M.Si., menilai pengurangan TKD tidak hanya berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berpotensi memengaruhi kinerja perbankan daerah melalui perubahan arus kas pemerintah.
Menurutnya, terdapat keterkaitan erat antara pengelolaan keuangan daerah, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan kemampuan bank menyalurkan kredit untuk menggerakkan perekonomian.
Baca Juga: Helikopter Water Bombing BNPB Jatuh di Sungai Barito, Tiga Kru Selamat
Selama ini, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota merupakan salah satu sumber dana penting bagi BPD melalui penempatan giro maupun deposito. Ketika transfer pusat berkurang, ruang fiskal daerah menyempit sehingga dana yang mengalir dan mengendap di perbankan berpotensi ikut tertekan.
“Pengurangan TKD bukan berarti secara otomatis menurunkan aset BPD. Namun, kondisi ini dapat mempersempit ruang pertumbuhan apabila tidak diimbangi diversifikasi sumber pendanaan,” jelas Ahmad Yunani dalam kajiannya.
Ia mengingatkan, tekanan terhadap Bank Kalsel dapat terjadi melalui beberapa jalur. Pertama, perlambatan pertumbuhan dana giro pemerintah daerah yang selama ini menjadi sumber pendanaan relatif murah.
Baca Juga: Helikopter Water Bombing BNPB Jatuh di Sungai Barito, Tiga Kru Selamat
Kedua, meningkatnya kebutuhan pengelolaan likuiditas ketika pemerintah daerah harus menggunakan saldo kas untuk membiayai belanja rutin, pelayanan publik, dan pembangunan.
Ketiga, perlambatan aktivitas ekonomi akibat penyesuaian belanja pemerintah yang dapat berpengaruh terhadap permintaan kredit, kemampuan pembayaran debitur, hingga kualitas kredit perbankan.
Menurut Ahmad Yunani, persoalan ini perlu dicermati karena perekonomian Kalimantan Selatan memiliki keterkaitan dengan belanja pemerintah, perdagangan, konstruksi, pertanian, pertambangan, dan sektor jasa.
Karena itu, Bank Kalsel perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur pendanaan dan tingkat ketergantungannya pada dana pemerintah daerah.
Baca Juga: Helikopter Water Bombing BNPB Jatuh di Sungai Barito, Tiga Kru Selamat
Besarnya dampak pengurangan TKD juga tidak bisa hanya dihitung berdasarkan angka pemangkasan anggaran nasional. Diperlukan data mengenai porsi dana pemerintah daerah terhadap total DPK, rasio likuiditas, komposisi kredit, serta kecukupan modal Bank Kalsel untuk mengukur tingkat kerentanannya.
Diversifikasi Jadi Keharusan
Ahmad Yunani menilai, perubahan kebijakan fiskal harus menjadi momentum bagi Bank Kalsel untuk mempercepat transformasi bisnis. Bank daerah tidak cukup hanya mengandalkan kedekatan dengan pemerintah daerah sebagai sumber penghimpunan dana.
Ada lima strategi yang perlu diperkuat.
Pertama, memperluas penghimpunan dana masyarakat, pelaku UMKM, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, dan sektor kesehatan agar sumber pendanaan lebih beragam.
Kedua, mempercepat transformasi digital melalui pengembangan mobile banking, QRIS, dan ekosistem pembayaran digital untuk meningkatkan jumlah nasabah sekaligus memperkuat dana murah atau Current Account Saving Account (CASA).
Ketiga, memperbesar pembiayaan sektor produktif, terutama UMKM, pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang memiliki potensi besar di Kalimantan Selatan.
Baca Juga: Helikopter Water Bombing BNPB Jatuh di Sungai Barito, Tiga Kru Selamat
Keempat, memperkuat manajemen likuiditas dan risiko kredit agar bank mampu mengantisipasi fluktuasi dana pemerintah daerah tanpa mengorbankan kesehatan perbankan.
Kelima, memperluas sinergi dengan pemerintah daerah, tidak hanya dalam pengelolaan kas dan transaksi APBD, tetapi juga digitalisasi pembayaran serta pembiayaan kegiatan ekonomi masyarakat.
BPD Harus Naik Kelas
Lebih jauh, Ahmad Yunani menegaskan pengurangan TKD harus menjadi momentum perubahan orientasi bisnis BPD. Selama ini, kedekatan dengan pemerintah daerah menjadi kekuatan utama. Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana APBD juga berpotensi menjadi titik lemah ketika kebijakan fiskal pusat berubah.
Ke depan, keberhasilan Bank Kalsel tidak cukup diukur dari besarnya dana pemerintah daerah yang dikelola. Kemampuan menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit produktif, menjaga kualitas aset, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah juga harus menjadi ukuran utama.
Baca Juga: Helikopter Water Bombing BNPB Jatuh di Sungai Barito, Tiga Kru Selamat
Bank Kalsel dituntut bergerak dari pola bisnis yang bertumpu pada dana pemerintah menuju struktur pendanaan yang lebih beragam, sehat, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, tantangan pengurangan TKD bukan hanya persoalan likuiditas jangka pendek, tetapi juga ujian terhadap ketahanan model bisnis Bank Kalsel dalam menghadapi perubahan ekonomi dan kebijakan fiskal nasional.