oleh

Penyerapan Anggaran Masih Terhambat

-Home, Nasional-1.383 views

Banjarbaru, BARITO – Penyerapan anggaran di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan masih terhambat karena beberapa faktor.

Pada Evaluasi Serapan Anggaran di Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, kemarin, Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel Fajar Desira menuturkan, penyerapan anggaran menjadi terhambat disebabkan pembebasan  lahan yang belum tuntas dan tertundanya proses lelang.

“Masalah pembebasan lahan, contohnya di Dinas Lingkungan Hidup, untuk akses TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah Banjarbakula. Insya Allah bulan November kelar dan kemudian digarap untuk lanjutan pembebasan. Rata-rata SKPD fisiknya ada yang terpaksa harus dilelang ulang,” bebernya.

Jika  serapan anggaran masih rendah dan masalah belum terselesaikan hingga akhir tahun, maka akan menjadi catatan tersendiri bagi pimpinan. Karena, menurut Fajar, pada Juli 2018 atau ertengahan tahun lalu ada rapor untuka para kepala SKPD . Rapor tersebut menyangkut program kerja SKPD masing-masing.

“Namun jika nanti (penyerapan anggaran) tetap rendah, pasti ada catatan sendiri dan konsekuensinya,” kata Fajar Desira sembari mengarapkan SKPD yang rendah serapan anggaran bisa mengejar ketertinggalannya.
Jika menemui kendala, imbuhnya, maka SKPD dapat memanggil kontraktornya untuk mencari solusi. ‘’Solusinya bisa menambah tenaga kerja ataupun jam kerja. Faktor -faktor yang menjadi solusi itu dapat meningkatkan akselerasi penyerapan anggaran,’’ ujarnya.

Dari evaluasi penyerapan anggaran, kemarin, juga terungkap bahwa 47 SKPD sudah melaporkan progres penggunaan anggaran dan program hingga bulan Oktober 2018.  Secara keseluruhan, pembangunan fisik terserap 62 persen, keuangan 50 persen.
Fajar menjelaskan, angka tersebut masih sementara karena masih diinput sampai Desember tahun ini.
Seperti diketahui, Juli 2018 yang lalu digelar  raportan internal untuk 47 SKPD. Penetapan nilai berdasarkan warna. Ada 16 SKPD yang menerima rapor hijau atau nilai A  . Kemudian nilai BB warna kuning ada 17 SKPD,  nilai B warna merah ada 14 SKPD. Sedangkan  4 SKPD mendapat raport warna hitam.

Kepala Biro (Karo) Organisasi Setdaprov Kalsel Thaufik Hidayat menuturkan, penilaian rapor berdasarkan tiga komponen termasuk pula realisasi fisik dan anggaran .Komponen itu mencakup perencanaan, pelaporan dan review hasil evaluasi.  tya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed