oleh

Pengusaha Dukung Penuh Pembentukan KAD Kalsel

tampak para pengusaha menjadi peserta dalam pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi insiasi Kadin dan KPK. (ist/brt)

Banjarmasin, BARITO – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalsel mendukung penuh pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Provinsi Kalimantan Selatan.  Lembaga yang dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan perwakilan pengusaha selain Kadin, seperti Gapensi, Apindo, INSA, dan lainnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Budaya Kadin Kalsel Hj Helda Larasaty mengatakan, kehadiran Kadin merupakan permintaan KPK, karena dari hasil evaluasi kasus korupsi yang terjadi justru banyak melibatkan swasta, khususnya dunia usaha. “Lembaga ini akan menjadi wadah dialog dan konsultasi upaya pencegahan antara pemerintah dan pelaku usaha. Sehingga kerugian negara, khususnya dari tindak korupsi bisa terhindari,” kata pengusaha konstruksi ini usai mengikuti pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Kalsel, saat dihubungi di Banjarbaru, Rabu (12/12).

Ia menyebutkan, Kadin merupakan barometer kemajuan pembangunan suatu daerah, sebab itu KPK dan Kadin sebagai inisiasi pembentukan KAD. “Artinya peran Kadin dalam kemajuan ekonomi daerah sangat potensial dan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah,” kata Caleg Partai NasDem No 2 untuk DPRD Provinsi Kalsel Dapil Kota Banjarmasin ini.

Helda mengakui, dunia usaha di Kalsel membutuhkan kehadiran lembaga ini sebagai wadah untuk menemukan solusi permasalah di lapangan, terkait birokrasi, perizinan dan iklim bisnis. Pasalnya dalam berbagai kasus korupsi, seringkali pihak pengusaha melakukan pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Lantarannya mereka belum memahami aturan yang berlaku. “Dengan adanya KAD ini, siapapun bisa datang untuk berkeluh kesah nantinya, dan dicarikan jalan keluar. Kami mendukung penuh,” imbuh dia.

Ketua Komite Khusus Pengusaha Berintegritas Kadin Indonesia, Susi Rai Azizi berharap komite ini kita harapkan dapat memberikan solusi permasalahan dunia bisnis yang berhubungan dengan regulator di daerah. “Sesuai tujuannya, kami berharap KAD bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalsel. Selain itu menjadi wadah  menemukan solusi-solusi konkret dan pencegahan korupsi,” ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta.

Menurut wanita berhijab ini, Kalsel adalah provinsi yang sangat baik prestasinya dalam hal pelayanan publik dan relatif. “Tentunya iklim bisnis seperti ini sangat membantu berjalannya roda perekonomian,” imbuh Susi.

Komite Advokasi Daerah ini sendiri rencananya, tambah Susi,  beranggotakan regulator (pemerintah), asosiasi bisnis, Kadin, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.

KAD dibentuk untuk membahas berbagai isu strategis yang terkait upaya pencegahan korupsi. Di nasional, komite ini fokus pada masalah di sektor minyak dan gas (migas), infrastruktur, pangan, dan kesehatan. Namun di daerah, fokus bisa diarahkan kepada sektor-sektor dimana kasus korupsi lebih banyak terjadi.

Hadir dalam pertemuan di Kota Banjarbaru tersebut, Koordinator dan Supervisi KPK Chandra yang mengatakan Kalsel menjadi  satu dari 34 provinsi yang menjadi lokasi upaya pencegahan dengan pembentukan KAD. “Peran KAD sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah. Disinyalir sekitar 80% kasus yang ditangani oleh KPK melibatkan sektor swasta,” imbuh pengusaha ini. afd

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed