Pembongkaran Bando Telah Melawan Hukum Dan Etika

by baritopost.co.id
0 comment 1 minutes read

Banjarmasin, BARITO – Lama tak muncul, mantan Anggota DPRD Provinsi Kalsel Puar Junaidi S.Sos SH MH ternyata juga soroti polemik atas pembongkaran reklame yang dilakukan Pemko Banjarmasin pekan lalu.

Setelah menelaah beberapa pemberitaan dan membaca dasar-dasar hukum yang terkait. Puar menilai, ada terjadi kesalahan yang besar dari Pemko Banjarmasin.

Pemko disebutkannya telah melakukan perbuatan melawan hukum. Itu bisa dilihat dari cara membongkar reklame dengan diam-diam di waktu dini hari.

Apalagi sebelum pembongkaran, antara Pemko Banjarmasin dan pihak pengusaha advertising telah berunding dan menghasilkan kesepakatan soal penataan bando.

“Pemko Banjarmasin telah melawan hukum karena telah membongkar reklame milik pengusaha advertising tanpa sepengetahuan pemiliknya. Saya pastikan ini adalah tindakan pidana dan kalau perlu pihak advertising minta bantuan hukum kepada organisasi pusat,” tuturnya saat ditemui di kediamannya, Munggu (28/6).

Puar melanjutkan, selain melanggar undang-undang Pemko juga melanggar etika seperti sebelumnya telah melalukan kesapakatan bersama. Baginya, Ini sebuah tontonan yang menarik, begitu merusak Pemko membiarkan material di trotoar yang sewaktu-waktu bisa saja mencelakakan orang.

Walikota bisa saja dituntut karena melakukan pembiaran material itu.

Kemudian, izin mendirikan bangunan bando sejatinya telah melalui prosedur yakni telah melalui analis PU terhadap kontruksi bangunan dan kesepakatan publik. Dan investasi ini turut membangun pembangunan kota.

“Semestinya pemko memberikan jaminan kepada orang yang telah berinvestasi bukan sebaliknya. Jadi pemko telah melanggar etika dan melawan hukum,” tuturnya.

Meskipun demikian, pernyataan keras yang diucapkan politisi ini juga mendukung apabila Pemko dan pihak pengusaha reklame itu melakukan perundingan kembali dengan solusi yang tepat. Sehingga, kedua pihak sama-sama tidak ada yang dirugikan demi pembangunan tatanan kota.

“Saya mendukung bila berdamai, namun apa jaminannya Pemerintah akan lebih baik bila mengakui sebuah kesalahan. Dan lakukan komunikasi dengan baik demi pembangunan kita dan investasi,” tutupnya.

Penulis: Hamdani

Baca Artikel Lainnya

Leave a Comment