oleh

Komisi II Batola Minta Disdik Provinsi Prioritaskan Pembangunan SMK

-Seputar Kalsel-1.269 views
Komisi II DPRD Kabupaten Batola bertandang ke Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel menggelar pertemuan penyampaian aspirasi pembangunan SMK di Batola.(foto ist/brt)

Banjarmasin, BARITO – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Barito Kuala Redhan Winata meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan juga memprioritaskan pembangunan gedung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Batola, tak hanya prioritaskan pembangunan serupa di Kabupaten Tabalong.

Karena itu, pihaknya berharap Disdikbud Kalsel bersikap bijak dan adil terhadap aspirasi Kabupaten Batola, yang memohon pembangunan SMK tersebut di lahan seluas 3 hektare senilai Rp3 miliar di RT 51 Jalur 16 Kompleks Persada Baru 2 Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, yang pengadaan lahannya mulai tahun 2013 silam.

“Seharusnya di Batola juga diprioritaskan. Kalau Dinas Pendidikan Kalsel memprioritaskan pembangunan di SMK di Tabalong. Karena lahan 3 hektare sudah kita siapkan,” ujarnya kepada wartawan seusai pertemuan dengan Komisi IV DPRD Kalsel, Senin (5/11) di Banjarmasin.

Menurut Redhan Winata, permintaan pihaknya ini mengingat kewenangan pendidikan sekolah menengah ada di provinsi, sementara pihaknya di kabupaten sudah menghibahkan lahannya, maka wajar saja jika ada perhatian dari pihak provinsi.

Sementara Komisi IV DPRD Kalsel yang menerima aspirasi dari pihak kabupaten ini berencana menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel terkait rencana pembangunan SMK di sejumlah kabupaten pada tahun 2019 mendatang.

Wakil Ketua Komisi IV Iskanfar Zulkarnaen menyatakan mendukung atas semua usulan yang masuk dari seluruh  kabupaten/kota di provinsi ini selama anggarannya masih mencukupi.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang SMK Disdikbud Kalsel Hj Rusmiati mengatakan, pihaknya akan menyampaikan usulan dari pihak Batola itu kepada pimpinan, sekaligus akan melakukan pendataan.

“Disdik Provinsi akan berupaya mengakomodir masukan yang menjadi keinginan kabupaten dan kota, tapi kelanjutannya akan dibahas lebih dulu dengan pimpinan,” jelas Rusmiati. sop

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed