oleh

Kembalikan Anggaran Subsidi LPG Senilai Rp25 Triliun

Anggota DPR RI H Saifullah Tamliha saat memberikan paparan terkait anggaran subsidi LPG 3 Kilogram. (ist/brt)

Banjarmasin, BARITO – Pembagian tabung LPG 3 Kg antara yang bersubisi dan non bersubsidi di masyarakat mendapat perhatian serius dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
Masyarakat dibuat bingung dengan persoalan penerima subsidi dan non subsidi LPG 3 Kg terutama tentang para meter orang miskin di masyarakat yang masih ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan, Anggota Komisi I DPR RI, Saifullah Tamliha bahwa Badan Anggaran DPR RI sudah membicarakan tentang subsidi terutama tentang LPG 3 Kg.LPG 3 Kg tahun anggaran 2015 subsidi Rp 29 triliun, tahun 2016 dirubah menjadi Rp 20 triliun turun hampir 1/3 nya.

“ Sementara para meter orang miskin di Indonesia itu tidak memiliki standar yang sama,” ujar SaifullahTamliha usai menghadiri Musda VIII Tahun 2018 DPD VI Hiswana Migas Kalimantan di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Sabtu (24/11).

Bapenas 11, 8 juta orang, Mensos mengatakan 5 juta sekian, BPS 2,8 juta orang yang mana dipakai.Kemudian kriteria orang miskin apakah PBB orang miskin yang berpenghasilan kurang dari 2 US Dolar perhari, smentara Bank Dunia orang yang memiliki pendapatan 6.600 US Dolar pertahun. Sementara gaji di Kalsel hanya mendapat Rp 2,25 juta berapa orang miskin yang dapat demikian.

PNS juga honornya Rp 1,5 juta perbulan mereka dapat surat gubernur bahwa tidak memiliki pendapatan seperti itu pakai LPG 3 KG, ada orang perempuan yang menghadiri perkawinan dan mobil. Mewah memiliki gelang emas banyak tetap membeli.
Kalau distop menggunakan PKH sekarang sistem distribusi terbuka siapa saja boleh beli.Kalo ditutup hanya yang memiliki kartu PKH yang boleh membeli gas LPG 3 Kg. Coba lihat raskin tiap bulan kepala desa membangi orang miskin yang sama.Paling bagus subsidi LPG 3 Kg tetap diteruskan.

“Solusinya paling bagus subsidi LPG 3 Kg ditingkatkan atau kembalikan anggarannya,”tegas Saifullah Tamliha .
Antar kepangkalan misalnya 500, ada operasi pasar ternyata para pengecer malah mengejar dikasih 2 tabung dan KTP diambil dan itu temuan di lapanmgan. Tahun 2019 kembalikan dulu dari Rp 20 triliun menjadi Rp 25 triliun.
“Saya pikir itu untuk setengah tahun saja, infrastruktur karena rakyat sudah mudah masuk ke kota, yang beli LPG itu di kota habis. Siapa pun susah menertibkan,” tandasnya.
Politisi senior PPP menambahkan, sementara alternatif yang non subsidi meningkat di Kalsel. Semua aparatus desa tidak boleh membeli yang LPG 3 Kg, sekarang sudah penertibannya.
Sama juga dengan BBM seperti premiun tidak diperbolehkan lagi pakai jerigen, termasuk Pertalite padahal tidak ada kerugian sekarang ini yang terpenting bagi masyarakat BBM itu ada ditengah-tengah masyarakat. afd

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed