oleh

JaDI Berkontribusi untuk Demokrasi dan Politik Kalsel  

Deklarasi Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) dan Dialog Publik Arah Demokrasi di Kalsel Menjelang Pemilu Tahun 2019. (ist/brt)

Banjarmasin, BARITO – Sebagai bentuk penguatan lembaga demokrasi serta berkontribusi dalam pembangunan demokrasi dan politik di Kalimantan Selatan menjelang pemilu 2019, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) melakukan deklarasi di Hotel Nasa Banjarmasin, Selasa (20/11).

Ketua JaDI Kalimantan Selatan DR H Samahuddin Muharram mengungkapkan, organisasi yang dimotorinya itu tidak akan berafiliasi dengan pihak manapun. “JADI berkomitmen untuk terus mewakili publik yang juga akan terus menjalin komunikasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan bahkan dengan peserta pemilu, serta pemerintah daerah,” ujarnya kepada wartawan usai melakukan Deklarasi Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) dan Dialog Publik Arah Demokrasi di Kalsel Menjelang Pemilu Tahun 2019.

Ia berharap JaDI akan berkontribusi setelah deklarasi kemudian akan masuk ke celah-celah yang mungkin belum tercover selama ini. “Jadi kita berkomitmen akan masuk ke stakeholder, pemerintah, Forkompinda, dan perlu kita roadshow ke peserta pemilu,” tandasnya.

Selain itu, sambung mantan Ketua KPU Kalsel ini, JaDI juga akan concern melakukan diskusi, menelaah, celah-celah yang mungkin ada di undang-undang dan peraturan seperti PKPU. “Misalnya soal ada multi interpretasi terkait kampanye. DPT yang belum selelsai, dan lainnya. Inikan harus dikaji secara komprehensif. Melihat juga masalah di lapangan secara faktual,” ujarnya.

Samahuddin Muharram menjelaskan, organisasi JaDI Kalsel adalah wadah yang menghimpun teman-teman apakah dia pernah penyelengara di KPU maupun di Bawaslu untuk tetap turut serta dan berkontribusi dalam pembangunan demokrasi dan politik di Bumi Lambung Mangkurat.

“JADI terbentuk dan dideklarasikan di Jakarta 15 Agustus 2018 dan di Kalsel deklarasi 20 November 2018,” terang staf khusus gubernur Kalsel ini.

Anggota yang tergabung di JaDI memiliki kemampuan, bebernya, karena  sebelumnya pernah di KPU dan Bawaslu. Lewat pengalaman itu maka diharapkan dapat turut serta mengevaluasi apa yang pernah terjadi pada event-event pemilu dan pilkada sehingga pihaknya dapat memberi masukan yang baik kepada penyelenggara maupun pengawas pemilu. “Kita harus masuk dan menyelamatkan pemilu agar tetap jurdil dan bebas,” imbuhnya.

Nara sumber pengamat sosial politik Uniska Dr H M Uhaib As’ad MSi, Dr H M Effendi SH MH mantan anggota KPU Kalsel, H Hariansyah SH MH anggota Komnas HAM RI, serta moderator Siti Hamidah Msi Dosen FISIP ULM. afd

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed