Banjarmasin, BARITO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kalimantan Selatan menyatakan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara makro sepanjang tahun 2019 ini cukup baik, karena ada beberapa indikator yang capaiannya diatas rata-rata nasional, meski pun ada juga indikator lainnya yang belum memenuhi capaian. Hasil penilaian tersebut disampaikan Fraksi PKS Kalsel melalui ketuanya
H Ardiansyah didampingi bendahara H Haryanto serta anggota fraksi H Gt Rosyadi Elmi dan Imam Kanapi, Senin (30/12) kepada wartawan di ruang rapat fraksi. Meski dari penilaian hasilnya cukup baik, namun dinyatakan Ketua Fraksi PKS Kalsel H Ardiansyah, kalau kita melihat progressnya sampai sekarang secara tertulis kita memang belum mendapatkan laporannya, baik untuk realisasi keuangannya maupun fisiknya.
Akan tetapi ditambahkan Haryanto, pihaknya melihat kinerja pemerintah provinsi itu dengan menyoroti dari indikator makro saja, sebab, dari tujuh indikator, itu ada empat indikator yang sudah terlampaui secara rata-rata nasional, sementara tiga indikator yang belum tercapai, sehingga tahun depan disarankan untuk mengejar capaian tersebut.
“Yang sudah melampaui rata-rata nasional itu, seperti angka kemiskinan, kita di Kalsel capaiannya 4 persen jauh lebih bagus dari nasional,” sebutnya.
Akan tetapi, imbuhnya, yang perlu ditingkatkan itu, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Saran kami dari Fraksi PKS Kalsel, tukasnya, idealnya pemerintah provinsi agar focus menggenjot indikator-indikator yang belum mencapai rata-rata nasional itu atau dibawah indeks nasional.
“Seperti inflasi, kita harapkan pemerintah provinsi konsen terhadap permasalahan ini, agar tidak merugikan masyarakat,” imbaunya.
Ardiansyah menambahkan, adanya indikator-indikator yang masih belum mencapai rata-rata angka nasional, itu juga disebabkan adanya angka agregat, yang juga ada peran dari kabupaten/kota maupun peran stackholder lain, ia contohkan, seperti IPM itu juga ada di kabupaten/kota, sehingga terkumpul agregatnya di provinsi. Artinya, capaian-capaian kinerja pemerintah provinsi ini juga harus didukung pemerintah kabupaten/kota.
Sementara disinggung sejauh mana tindak lanjut hasil reses anggota fraksi oleh pihak eksekutif, yang terakomodir di dalam APBD Provinsi. Diungkapkan Haryanto, dari hasil reses anggota dewan selama ini ada yang direspon, ditindak lajuti hingga terakomodir di APBD Provinsi.
Haryanto mencontohkan, antara lain seperti aspirasi dari Tenaga Guru Non PNS terkait persoalan honor mereka, awalnya di tahun 2017 hanya Rp1 juta, kemudian kita perjuangkan menjadi Rp1,5 juta dan nanti di 2020 menjadi Rp2,6 juta. Begitu juga dengan aspirasi Tenaga Administrasi Sekolah, yang sebelumnya honor eselon IVnya tidak dibayar, kini sudah dibayar sebesar Rp4,5 juta.
Ditambahkan Imam Kanapi, karena partainya ini sebagai partai pengusung pada Pilkada Gubernur 2015 yang lalu, maka Fraksi PKS Kalsel mendukung penuh bapak H Sahbirin Noor sebagai Gubernur periode 2016-2021 untuk membangun Kalsel sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan, namun fraksi kami ini juga akan memberikan saran, masukan dan kritik yang bersifat konstruktif.
Penulis: Sopian