Banjarmasin, BARITO – Mengawali kegiatan proyek tahun anggaran 2019, beberapa SKPD di Pemko Banjarmasin mulai mengajukan permintaan pendampingan ke Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Banjarmasin.
Seperti yang diutarakan Kasi Intel Kejari Banjarmasin Harwanto, SH. Menurutnya, hingga akhir Maret 2019 ini atau triwulan pertama sudah ada beberapa dinas di Pemko Banjarmasin untuk meminta pendampingan kegiatan proyek ke TP4D.
“Untuk sekarang sudah ada empat dinas yang minta pendampingan,” ujar Harwanto, baru-baru tadi.
Keempat dinas tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup, PUPR, Dinas Informasi dan Komunikasi, serta Dinas Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Sementara PDAM Bandarmasih masih berjalan pelaksanaannya yakni pembangunan intake sungai tabuk yang baru selesai 85,19 persen.
Dari empat dinas, lanjut Harwanto satu diantaranya yakni Dinas Informasi dan Komunikasi sudah dilakukan kontrak kerja yakni pengadaan video tran dengan nilai kontrak Rp906 juta. Sedangkan tiga dinas lainnya masih dilakukan tender.
Disebutkan untuk Dinas Lingkungan Hidup ada beberapa kegiatan antaranya pembangunan taman dengan nilai Rp 6,3 miliar, TPA Basirh Rp1,1 miliar, dan tempat parkir garasi alat berat di Basirih Rp810 juta.
Sedangkan Dinas Usaga Mikro dan Tenaga Kerja akan mengerjakqb proyem pembangunan BLK dengan nilai Rp3,2 miliar.
Sementara PUPR yang diusulkan lanjut dia ada sekitat 22 item proyek pekerjaan.
“Semua yang diusulkan untuk pendampingan masih kita telaah,”ujar Harwanto.
Dijelaskan tidak semua proyek bisa dilakukan pendampingan. Ada syarat sebut Harwanto yang harus dipenuhi. Selain harus diekspose ke tim, syarat lainnya harus proyek strategis nasional, skala prioritas, dan karena adanya kekhawatirqn penyimpangan prosedur “Syarat tersebut harus dipenuhi,” ujarnya.
Harwanto juga mengatakan biasanya dianggaran triwulan berikutnya dinas-dinas lainnya akan juga banyak mengakukan usulan pendampingan. Terutama dinas strategis yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
rif/mr’s