Banjarmasin, BARITO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan diterapkan mulai Jumat (24/4), ternyata belum ada pembahasan serius antara eksekutif dan legislatif.
Demikian disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin M Isnaini kepada wartawan.
Menurutnya dalam beberapa kali rapat anggaran dengan Pemkot Banjarmasin, Walikota Ibnu Sina tidak pernah membahas PSBB secara detail dengan Badan Anggaran DPRD Banjarmasin.
“Memang sepengetahuan kami, terakhir rapat ekpose Tim Satgas Penanganan Covid-19 Banjarmasin dengan Banggar DPRD Kalsel. Tidak ada penyampaian PSBB dan bagaimana teknisnya, begitu juga berapa anggaran yang diperlukan eksekutif tidak pernah dibahas dengan DPRD Banjarmasin,” katanya.
Politisi Gerindra ini menyebutkan penerapan PSBB silahkan saja, yang paling penting adalah kesiapan anggaran untuk memastikan ketersediaan sembako kepada masyarakat selama PSBB diterapkan.
Tak hanya itu, data penerima bantuan sosial lanjut Isnaini masih simpang siur dikarenakan perencanaan sebuah kebijakan yang terburu-buru.
“Kami pun tidak tahu bagaimana kesiapan dan teknis distribusi sembako. PSBB ini, walikota terlalu over confident,” tambah Isnaini.
Dikatakan Isnaini, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui sejauh mana kesiapan PSBB yang mulai besok akan diterapkan Pemkot Banjarmasin.
Isnaini juga mengaku, pihaknya juga terkejut ketika Walikota Banjarmasin secara resmi mengumumkan PSBB beberapa waktu lalu, padahal sebelumnya tidak ada pembahasan secara detail oleh Pemkot Banjarmasin.
“Kami Banggar DPRD tidak pernah membahas soal anggaran untuk PSBB. Sekarang dana dari mana yang digunakan untuk PSBB, kami juga tidak tahu,” tandasnya.
Penulis: Fanie