Banjarmasin, BARITO – DPRD Kalimantan Selatan dipenghujung tahun 2018 ini menyampaikan hasil kegiatan reses masing-masing wakil rakyat di daerah pemilihan (dapil) mereka dalam rapat paripurna, Rabu (26/12) dipimpin Ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin dihadiri Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor.
Hasil reses tersebut disampaikan perwakilan delapan fraksi yang ada di Rumah Banjar, yakni Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat dan Fraksi Perubahan Berhati Nurani (PBN).
Dari hasil reses anggota dewan di Dapilnya masing-masing itu, tentu ada harapan agar aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses tersebut bisa terakomodir seluruhnya oleh pihak eksekutif, demi pembangunan dan kemajuan di daerah se-Kalsel.
Harapan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kalsel H Supian HK kepada wartawan seusai rapat paripurna di Banjarmasin.
Supian HK menuturkan, apa yang telah kami usulkan melalui penyampaian hasil reses di tahun 2018 ini, tentu harapan kami sebagian besar bisa terealisasi dan diakomodir oleh pihak eksekutif, tujuannya agar pembangunan di banua ini merata di 13 kabupaten/kota, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Harapan kami kepada pihak eksekutif, apa yang telah diusulkan anggota dewan itu, agar sebagian besar bisa terealisasi,” ujarnya.
Supian HK menambahkan, selama tahun 2018 ini sebagian besar memang ada terealisasi, contohnya bantuan pusat melalui APBN, seperti pembangunan Bandara Syamsuddin Noor, kemudian pembangunan jalan, selanjutnya membuka lahan di Desa Jejangkit Kabupaten Barito Kuala dalam rangka menyambut Hari Pangan Sedunia (HPS).
Karena itu, lanjutnya, kita pun berupaya ditingkatkan lagi nantinya di tahun 2019 mendatang, seperti merealisasikan pembangunan jalan bebas hambatan, kemudian sektor pertanian juga turut ditingkatkan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur serta mengoptimalkan Polder Alabio.
Politisi Golkar ini pun bersyukur, selama kepemimpinan Gubernur H Sahbirin Noor, apa yang telah kami usulkan sebagai bentuk aspirasi masyarakat, itu sebagian besar terakomodir, contohnya ketika kita mengusulkan alat cepat tanggap, itu dimasukkan dalam APBD Perubahan dan terealisasi. Begitu pula usulan-usulan lainnya, meski pun kita juga sadari masih terbatasnya anggaran atau keuangan daerah.
Dicontohkannya lagi, aspirasi yang diakomodir pihak eksekutif, seperti jalan di Banua Anam, begitu juga di Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu. Sementara hasil reses yang kita sampaikan di penghujung 2018 ini nantinya diharapkan realisasinya di tahun 2019.
Sedangkan progress pembangunan jembatan Pulau Laut, itu terkait hutan lindung, maka tentunya harus ada izin alih fungsi lahan, selain itu anggarannya pun perlu dana pusat, sehingga diupayakan agar bisa terealisasi. Kami pun juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini antara pihak eksekutif dan legislatif, semoga di tahun 2019 nanti kerjasama ini semakin baik demi kemajuan banua kita Kalsel tercinta.sop