ATRAKSI-Para Polisi Hutan (Polhut) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan atraksi bertarung di hadapan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, usai pelantikan Kepala Resort Pengelola Hutan (HRPH) dan tenaga kontrak pengamanan hutan (TKPH), Senin (31/12) di Desa Kiram Kabupaten Banjar. (foto slm/brt)
Martapura, BARITO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) Kalsel mengambil terobosan merekrut tenaga kontrak pengamanan hutan (TKPH) sebagai mitra polisi hutan (polhut), untuk mengatasi kekurangan tenaga yang masih jauh dari angka ideal yakni 300 personil dengan luas wilayah kerja 1,7 juta hektare hutan.
“Diperkirakan kita mengangkat paling tidak sampai 110 orang, tapi tiap tahun akan dievaluasi,” ujar Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq usai pelantikan Kepala Resort Pengelola Hutan (HRPH) dan TKPH, Senin (31/12) di Desa Kiram Kabupaten Banjar.
Hanif pun mengklaim, terobosan merekrut TKPH ini satu-satunya di Indonesia,tidak ada daerah lain yang membiayai sendiri untuk tenaga pengamanan hutan ini.
“Itu menunjukkan kuatnya komitmen bapak gubernur (Sahbirin Noor,red) dalam membangun hutan lestari,” ujarnya
Hanif mengungkapkan jumlah polhut sekarang sangat terbatas dan perlu tambahan. Sebab, menurut dia, sangat diperlukan sekali untuk melakukan perlindungan dan pengamanan hutan seluas 1,7 juta hektare di Kalsel.
Dishut Kalsel membuka seleksi TKPH untuk mencari 40 orang. Asumsinya, satu polhut efektif bisa menjaga 5.000 hektare hutan. Saat ini, Dishur Kalsel punya 111 orang Polhut, yang dianggap masih jauh dari cukup.
Gubernur berharap, para TKPH yang sudah dilantik, bisa menjalankan tugas mereka sesuai tupoksi yang ada yakni menjaga hutan di Kalsel, dari gangguan seperti penebangan liar atau areal yang tidak dimanfaatkan. slm