oleh

Datangi Kejati, PLN dan DPRD Kalsel Ini Tuntutan Pemuda Islam dan KAKI

Banjarmasin, BARITO – PULUHAN  massa pendemo  gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Ormas yakni  Pemuda Islam Kalsel serta Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel menggelar unjuk rasa ke Kejati Kalsel, PLN dan DPRD Kalsel, Senin (10/8/2020).

Aksi yang dikomando Ketua Pemuda Islam Kalsel (PIK) HM Hasan dan Ketua KAKI H Akhmad Husaini itu guna menyampaikan sejumlah tuntutan dan aspirasi

Di  Kantor Kejati Ketua PIK HM Hasan dalam orasinya mendesak  kasus dana Bansos tahun 2010 ditelisik kembali

Dalam kasus yang melibatkan unsur anggota DPRD Kalsel periode 2009 – 2014 itu diketahui   sudah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin. .

“Namun kasus ini terkesan tebang pilih, dalam penanganan perkara hanya ada 2 orang anggota DPRD mendapat jatah Rp. 500.000.000 yang masuk ke persidangan termasuk eksekutif , namun  anggota dewan lainnya seakan tidak tersentuh hukum,” ucap Hasan  Menjawab  tuntutan itu,  Kejati Kalsel yang diwakili Kasi 1 Intelijen , Hendri, membantah jika pihaknya menutup – nutupi kasus tersebut.

“Saat ini kita masih menunggu kasasi dari Mahkamah Agung (MA) soal kasus dana Bansos itu, apakah ke 55 anggota dewan terlibat, tidak ada yang disembunyikan pada setiap kasus yang kami tangani, selalu transparan, demikian terima kasih,” jelasnya singkat didampingi Kasi Penuntutan dan Kasi Penkum Kejati Kalsel Mahkpujat

Sementara itu di Kantor  PLN Banjarmasin  Jalan Lambung Mangkurat Ketua LSM KAKI H Akhmad Husaini   menuntut pihak PLN tidak menaikkan tarif listrik, terlebih di tengah pandemi Covid-19. Selain itu Husaini juga mempermasalahkan adanya tagihan listrik yang membengkak selama Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di Kota Banjarmasin beberapa bulan lalu.

Manager Transaksi Energi PLN Cabang Banjarmasin Teguh Wasisto yang menerima aksi pendemo menjelaskan    pemerintah sudah memberikan bantuan atau stimulus tarif tenaga listrik terhadap masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Dengan cara, membebaskan biaya rekening minimum atau beban.

“Dari pemerintah ada stimulus Covid-19, jadi masyarakat hanya perlu membayar tagihan realisasi, sementara bebannya dibayarkan pemerintah,” kata Teguh kepada massa.

Selain itu sambung Teguh, selain membebaskan rekening minimum, pemerintah juga sudah memberikan diskon kepada pelanggan.

“Maret-April yang daya 450 VA sudah tidak bayar, karena mereka merupakan masyarakat kurang mampu,” tambahnya.

Khusus daya 900 VA subsidi hanya di berikan kepada masyarakat yang termasuk dalam kategori kurang mampu.

“Kalau gratis semua, tidak mungkin. Sebab, akan memberikan kerugian tersendiri terhadap PLN sehingga pelanggan daya 900 VA golongan tidak mampu diberi diskon,” ujarnya.

Usai dari PLN , massa melanjutkan aksi ke DPRD Kalsel dan meminta para wakil rakyat itu memanggi pihak PLN dan Pertamina.

Mereka berharap aspirasi yang mereka sampaikan di PLN bisa jadi perhatian wakil rakyat Kalsel itu”Kita minta PLN agar di saat sekarang tidak ada lagi  pemadaman listrik yang membuat barang elektronik rusak ” harap HM Hasan. Sementara terkait Pertamina, H Akhmad Husaini  meminta DPRD Kalsel memanggil pihak Pertamina terkait bahan bakar jenis premium yang selalu kosong di SPBU” BBM premium adalah bahan bakar bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tapi kenapa begitu cepat habis” sesal pria yang akrab disapa Usai ini

Kedatangan pendemo diterima Wakil Ketua DPRD Kalsel dan  Komisi III DRPD Kalsel, Karli Hanafi yang berjanji akan menindak lanjuti aspirasi para pendemo .

Penulis : Mercurius

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed