oleh

Buruh Metal Tolak Upah Murah, Minta PP 78/2015 Dicabut

-Home, Nasional-1.298 views
PARA buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalimantan Selatan menggelar unjuk rasa menolak upah murah di depan kantor DPRD Kalsel, Selasa (30/10).(foto: iman satria-brt)

Banjarmasin, BARITO – Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa menolak upah murah.

Aksi demo tersebut digelar para buruh di depan kantor DPRD Kalsel, Selasa (30/10).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Kalsel Yoeyoen Indharto dalam orasinya meminta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dicabut.

“Sejak disahkannya PP Nomor 78 Tahun 2015 oleh Presiden, Upah Minimum Provinsi (UMP) di Kalsel tidak pernah naik hingga dua digit atau hanya berkisar 8,21 persen,” katanya.

Setelah PP tersebut disahkan tahun 2015, menurut dia,  kenaikan upah para pekerja metal hanya berkisar 8,21 persen di tahun 2017 dan 8,71 persen di tahun 2018.

“Yang memperihatinkan, tahun depan kenaikan UMP buruh metal hanya 8,03 persen. Padahal, sebelum pengesahan PP tersebut, kenaikan UMP bisa mencapai 12 -12,5 persen per tahun,” terangnya.

Dalam aksi demonya, puluhan buruh metal ini juga menolak surat edaran Menaker RI bernomor B.240/M-Naker/PHISSK-UPAH/X/2018. Pasalnya, dalam surat tersebut disebutkan kepala kaerah akan diberhentikan jika menetapkan UMP tidak sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015. Sehingga, kesannya kenaikan UMP ditentukan sepihak oleh Pemerintah Pusat tanpa ada perundingan di daerah, otoriter dan menghilangkan peran strategis Dewan Pengupahan Provinsi.

“Daya beli buruh jatuh, karena kenaikan UMP tahun 2019 tidak sebanding kenaikan harga sembako, TDL, BBM dan lainnya,” tegas Yoeyoen Indharto.

Aspirasi tersebut direspons anggota Komisi III DPRD Kalsel Ismail Hidayat, yang berjanji akan menyampaikannya ke Komisi IV yang membidangi tenaga kerja. “Aspirasi buruh ini kita tampung dan nanti disampaikan komisi terkait,” katanya.

Ismail berharap bisa menyurvei ke setiap daerah, untuk mengetahui kemampuan daerah menerapkan UMP.

Politisi PPP ini juga memuji aksi demo para buruh tersebut, karena mereka menyampaikan tuntutannya dengan santun, tertib, damai  dan sejuk.

“Cara penyampaian aspirasi seperti inilah yang patut dicontoh pihak lain saat menggelar aksinya,” puji Ismail.   sop

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed