oleh

Banjarmasin Sempat Banjir, Pengamat Tata Kota: Walikota Banjarmasin Hanya Fokus Persoalan Hulu, Tidak Persoalan Hilir

Banjarmasin, BARITO – Akibat curah hujan yang cukup tinggi dan pasangnya air laut, Kota Banjarmasin kembali terendam air beberapa hari terakhir.

Bahkan menurut Pengamat Tata Kota Subhan Syarief, saat ini kondisi genangan air Kota Banjarmasin tidak lagi tegolong ‘calap’, tapi sudah masuk kategori banjir.

Salah satunya hal ini bisa dilihat di kawasan Gatot Subroto dalam atau Jalan Mahat Kasan tembus ke Jalan Pramuka. Begitu juga di kawasan Jalan Darma Budi, Banjar Indah, Bumi Mas, Cempaka Putih, Sultan Adam hingga Jalan A Yani.

“Dari beberapa wilayah tadi bisa dilihat genangan airnya sudah hampir selutut orang dewasa dan airnya masuk ke rumah warga. Artinya musibah yang dihadapi Kota Banjarmasin bukan sekedar genangan tapi banjir. Bahkan sepengetahuan saya ini adalah banjir yang tidak pernah terjadi sepanjang perjalanan kota ini,” tegasnya, Sabtu (16/1/2021).

Banjirnya sebagian besar wilayah di Kota Banjarmasin yang terjadi beberapa hari terakhir ditudingnya karena kebijakan walikota terdahulu termasuk Ibnu Sina yang masih belum tepat. Sebab hanya terfokus ke aspek drainase lingkungan saja.

Hal ini bisa dilihat masifnya pembangunan dan pembenahan drainase yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin pada Triwulan terakhir Tahun 2020 lalu.

“Drainase model yang ada ini hanyalah salah satu aspek hulunya. Padahal mengatasi limpahan air di kota berkarakter seperti Banjarmasin tidaklah terlalu utama aspek drainase. Saya kira masih tidak tepat kalau hanya drainase,” ujar alumni Doktoral Univeristas Sultan Agung ini.

Padahal harusnya aspek hilir yang diutamakan untuk identifikasi kondisinya agar dicari jalan keluar sebelum menanggani aspek hulunya.

“Ya, aspek hilir ini sendiri minimal ada tiga hal yang harus dicermati,” tuturnya.

Pertama kondisi posisi muka air laut dan muka air ketika pasang akibat pengaruh dampak pemanasan global terhadap posisi muka Kota Banjarmasin saat ini.

“Diperkirakan sudah tidak seperti 30 tahun lalu yang hanya minus 16 cm di bawah muka air laut. Bisa saja sudah ada di kisaran minus 30 Cm di bawah muka air laut. Tentu kondisi ini akan sangat berpengaruh bagi tata kelola air yang masuk kota ketika pasang,” beber mantan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) Kalsel itu.

Kedua kondisi jumlah sungai, lebar dan dalamnya serta koneksivitas antar sungai.

“Bila banyak yang mati, menyempit, tidak saling terkoneksi, bahkan adanya pendangkalan akibat endapan. Maka akan memunculkan masalah terkait kemampuan daya sebar dan daya tampung ketika adanya limpahan air di musim hujan dan juga ketika air pasang,” paparnya.

Lalu ketiga kondisi area resapan yang semakin hilang atau berkurang.

“Ini berdampak area tampung atau persinggahan air yang menjadi tidak ada lagi. Dampaknya air menjadi mencari daerah rendah untuk disinggahi,” jelas arsitek terkenal tersebut.

Karena itulah agar persoalan calap banjir tidak terulang lagi maka langkah yang dilakukan harus komprehensif, berkesinambungan dan memerlukan dukungan dana yang cukup besar.

“Ya itu tadi dengan mengutamakan dan mengurusi 3 aspek hilir dahulu secara akurat,” ucapnya.

Namun untuk bisa melakukan 3 aspek itu secara akurat, terlebih dahulu harus melakukan kajian dan rencana strategis, terpadu, berkesinambungan dan jangka panjang, agar tidak mudah dirubah serta pembangunannya dilaksanakan bertahap.

“Karena kalau hal itu tidak dilakukan maka kondisi seperti ini akan terus berulang dan semakin besar kedepannya,” ungkap mantan Ketua Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (INTAKINDO) Kalsel tersebut.

Secara garis besar permasalahan banjir di Kota Banjarmasin bisa diselesaikan melalui normalisasi dan optimalisasi sungai, bahkan bila memungkinkan dijadikan model kanalisasi, memperbanyak daerah resapan dan menyiapkan model pompanisasi sebagai pendistribusian limpahan air dari sungai kecil ke menengah dan besar atau dari area resapan ke sungai besar.

“Kemudian membuat standarisasi khusus untuk bangunan di Kota Banjarmasin, misal perlu ada acuan rinci membangun di daerah bantaran sungai dan lainnya yang sejenis,” tambahnya.

Untuk itu dirinya berharap agar Walikota Banjarmasin selaku eksekutif tidak jalan sendiri dan merasa kebijakannya paling tepat. Lalu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku legislatif berkenan mengundang para ahli pemerhati kota untuk memikirkan jalan terbaik agar tidak terulang banjir.

“Para anggota dewan pun dapat lebih paham penyebab utama calap banjir itu,” tutupnya.

Penulis: Afdi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed