Banjarmasin, BARITO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin Aliansyah mengaku kecewa, lantaran pokok pikirannya (Pokir) yang terkesan tidak diakomodir dalam kegiatan reses.
Kekecewaanya tersebut diungkapkannya saat rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu.
Bahkan anggota DPRD dari Fraksi PKS ini sempat menggebrak meja, lantaran kecewa Pokirnya yang merasa tidak diakomodir oleh Pemko Banjarmasin. “Terus terang saya marah sekali, karena satupun pokok pikiran saya dari hasil reses tidak ada yang diakomodir,”katanya dengan nada kecewa.
Menurutnya, lantaran tidak ada satupun program pembangunan yang diusulkannya dari hasil reses beberapa waktu lalu yang direalisasikan Pemko Banjarmasin, dia pun tidak mau melanjutkan rapat itu.
“Percuma saja saya ikut rapat, karena satupun usulan saya untuk pembangunan yang dimohon masyarakat dari daerah pemilihan saya di Banjarmasin Selatan tidak diberi perhatian,” tambahnya.
Aliansyah mengaku, hanya tiga pokok pikiran yang diajukannya, yaitu pembuatan jembatan Titian di Gang Serasi Ujung, Kelayan Timur, pembangunan jalan lingkungan di Basirih dan Kuin Kecil.
“Dari tiga Pokir tersebut, minimal satu yang bisa diakomudir, masa tidak sama sekali, saya kan wakil rakyat yang ada di sana, tentunya memiliki tanggungjawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ucapnya.
Menangapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Arifin Noor menyatakan, pokok pikiran dewan memang harus diakomodir.
Karena hal tersebut tercantum dari peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, yakni, dalam ayat C disebutkan dalam penyusunan RAPBD untuk pembangunan itu mengambil pokok-pokok pikiran anggota dewan.
“Tentunya sebelum berakhir masa musyawarah rencana pembangunan (Musrembang),” tuturnya.
Akan bisa Pokir dari dewan itu tidak terakomodir, terangnya, karena adanya masalah teknis dilapangan, karena di Disperkim itu ada SK kumuh di DisPUPR ada SK jalan yang harus diprioritaskan pembangunannya.
“Moga saja di tahun 2019 ini diakomudir semua Pokir dewan, kita upayakan,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banjarmasin Hj Ananda mengakui adanya sedikit kericuhan saat rapat saat rapat sinkronisasi pelaksanaan pembangunan tingkat Kota Banjarmasin pada 2018, karena ada salah satu anggotanya yang melakukan protes keras.
“Biasa, lagi masa politik, jadi agak panas,” tuturnya. del